Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan di Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstrak

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah suatu kebijakan pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan. Selama ini perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbelenggu dengan pemahaman yang salah terhadap agama dan budaya. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi UU PKDRT, faktor-faktor penghambatnya, dan upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama: implementasi UU PKDRT belum maksimal karena kurangnya kepekaan gender baik oleh masyarakat maupun Pemerintah; Kedua, faktor penghambat implementasi UU PKDRT terletak pada faktor budaya masyarakat, yaitu pola fikir konvensional yang masih kuat dengan budaya patriakhi dan banyak masyarakat Batam yang tidak tahu tentang UU PKDRT. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan kampanye media, sosialisasi UU PKDRT, dan mengadakan pelatihan pencegahan kekerasan melalui pendidikan keluarga. Selain itu, hendaknya ditambahkan materi tentang pemahaman gender pada jenjang pendidikan formal untuk merubah budaya masyarakat.