Tinjauan Yuridis Eksistensi Bantuan Pemerintah terhadap Para Pekerja dalam Masa Pandemi COVID-19
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait bantuan dana selama masa pandemic COVID-19, dengan metode yang digunakan adalah metode ilmu hukum normatif. Dari metode yang digunakan dapat dianalisa permasalahan terkait bantuan-bantuan COVID-19 yang tidak tidak hanya soal ihwal dengan kebenaran yang merupakan tugas pemerintah. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua sektor ekonomi saat bergerak ke sektor ketenagakerjaan. Jumlah pekerja yang terdampak pandemi COVID-19, baik formal maupun informal, mencapai 1,7 juta.. Penggangguran selama COVID-19 ini mencapai 2,92 hingga 5,23 juta orang. Beberapa harapan harus dimunculkan selama masa darurat, harapan itu harus tumbuh seiring dengan iklim investasi yang Kembali menggelora, sehingga tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkat. dalam hal ini pemerintah memutuskan tentang apa yang dapat menolong masyarakat lebih jauh tentang keputusan ini yang berhubungan sangat erat dengan suatu ketepatan. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam bantuan pemerintah, seperti pendaftar bisa saja memanipulasi data yang mereka miliki, sehingga menyebabkan mereka mendapatkan bantuan tersebut. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis karena sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan namun diterima oleh banyak orang yang tidak berhak mendapatkannya. Untuk itu diperlukanlah aturan khusus yang mengatur terkait bantuan-bantuan ini.
Rincian Artikel

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama
- Harmaini Harmaini, Febrian Chandra, Kusaimah Kusaimah, Julia Susanti, Kehidupan Suku Anak Dalam Dengan Masyarakat di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun , ADIL: Vol 4 No 2 (2022): Adil : Jurnal Hukum STIH YPM
- Febrian Chandra, Harmaini Harmaini, PROBLEMATIKA TATANAN BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DI INDONESIA , ADIL: Vol 2 No 1 (2020): Adil : Jurnal Hukum STIH YPM
- Harmaini Harmaini, Analisis Yuridis Permasalahan Perizinan dan Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Merangin , ADIL: Vol 3 No 2 (2021): Adil : Jurnal Hukum STIH YPM
- Harmaini Harmaini, Febrian Chandra, SELAYANG PANDANG HUKUM ADAT DI KABUPATEN MERANGIN , ADIL: Vol 2 No 1 (2020): Adil : Jurnal Hukum STIH YPM
- Fitri Kartika Sari, Harmaini Harmaini, Siwi Amelia, Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian di Wilayah Talang Kawo Bangko , ADIL: Vol 4 No 2 (2022): Adil : Jurnal Hukum STIH YPM
- Deni Satria, Harmaini Harmaini, Implementasi Algoritme Fuzzy K-Nearest Neighbor Untuk Klasifikasi Urutan Metagenom , ADIL: Vol 5 No 1 (2023): ADIL
- Febrian Chandra, Harmaini Harmaini, Dedi Candra, Penyelesaian Perkara Pencurian dengan Dakwaan Subsidiaritas Di Pengadilan Negeri Bangko , ADIL: Vol 5 No 2 (2023): ADIL
- harmaini harmaini, Penyelesaian Perkara Pencurian Dengan Dakwaan Subsidiaritas Di Pengadilan Negeri Bangko , ADIL: Vol 5 No 1 (2023): ADIL