Kewenangan OJK Mengajukan Kepailitan Terhadap BPR dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Kreditor Non-OJK

Abstrak

Kepailitan merupakan instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang, namun dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat (BPR), mekanisme ini berbeda karena hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pailit. Ketentuan ini menimbulkan ketimpangan hukum bagi kreditor non-OJK, terutama dalam memperoleh hak atas pelunasan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan OJK dalam mengajukan kepailitan terhadap BPR dan mengkaji implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak kreditor non-OJK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan dari Bank Indonesia ke OJK belum diikuti oleh pengaturan teknis yang jelas terkait syarat dan mekanisme kepailitan BPR, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kreditor non-OJK tidak memiliki legal standing dalam proses pailit dan hanya dapat bergantung pada keputusan internal OJK, yang kerap bersifat lambat dan terbatas aksesnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan baru yang lebih adil dan menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan nasional.