Efektivitas Pembentukan Daerah Otonom Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Bilah Samping Artikel
Diterbitkan:
Jan 2, 2023
Kata Kunci:
Efetivitas Pembentukan Daerah, Daerah Otonom Baru
Isi Artikel Utama
Chintya Rizkika
Salman Salman
Kusaimah Kusaimah
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dianggap sebagai solusi dalam pemecahan masalah suatu wilayah. untuk mengetahui pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah salah satu kebijakan penting terkait hal kesenjangan sosial. Dalam penelitian atau pengkajian menggunakan metode ilmu hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sistem interpretasi yang digunakan berupa penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum, dituntut untuk selalu berpegang kepada yuridisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa tujuan dari pemekaran daerah sangat penting artinya karena dari pemekaran daerah tersebut tidak akan tercapai jika tidak disiapkan secara serius. Untuk dapat melaksanakan Pembentukan Daerah Otonom Baru harus dengan syarat syarat Merujuk pada PP 78/2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pasal 4 ayat 1.
Rincian Artikel
Cara Mengutip
Rizkika, Chintya, Salman Salman, dan Kusaimah Kusaimah. 2023. “Efektivitas Pembentukan Daerah Otonom Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. SEMBILAN : Jurnal Hukum Dan Adat 1 (1):13-23. https://adil.stihypm.ac.id/index.php/sembilan/article/view/75.
Bagian
Articles

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
Abdullah, MA. 2011. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah ( Studi Kasus : Kabupaten Masama, Provinsi Sulawesi Barat) [tesis]. Bogor. IPB
Alinapia. 2013. Pemekaran Daerah dan Impikasinya Terhadap Pelaksaan Otonomi Daerah. Sumatera Utara.
Damanhuri, Didin S. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan. Bogor: IPB Press.
Direktorat jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. 2011. Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP). Publik Disclosure Authorized. [3 Mei 2017]
Endarto. 2014. Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi. Banten. Widyaiswara.
Fatmawati. 2011. Faktor-Faktor Keberhasilan Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia. Bogor. IPB
Mailendra, Fitra. 2009. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dan faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Bogor. IPB.
Nurkholis dan Nazara S. 2007. Ukuran Optimal Pemerintahan Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kaupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi. Dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. VII No. 02, Januari 2007. http://isjd.pdii.lipi.go.id. [7 April 2017]
Riani, Ida Ayu Purba dan M. Pudhjihardjo. 2012. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan AntarWilayah di Provinsi Papua. Jurnal Bumi Lestari, Vol 12 No 1, Februari 2012, hlm. 137-148.
Rianto, Riki. 2012. Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Nagari ( Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Melintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sematera Barat ). Padang. Universitas Andalas.
Rita Helbra Tenrini, 2013. Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi, Kemenkeu, Jakarta.
Santosa, Purbayu B dan Rahayu R. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Dalam: Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1/Juli 2005: 9-18. http://prints .undip.ac.id [12 April 2017].
Saputra, Adies. 2008. Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pembangunan. Jurnal Administrasi Publik, Vol 5, No 1, 2008: 69-82.
Sinaga, Bonar M. Dan Siregar, H. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Jakarta. Dedipnas.
Suhartono. 2015. Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran. Jakarta Pusat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, Juni 2015 33-34.
Supriady, Dedi dan Dadang Solihin, 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia, Jakarta
Tarigan, Antonius. 2010. Dampak Pemekaran Wilayah. Dalam : Majalah Perencanaan Pembanguanan Edisi 01: 22-26.
Widarjono, Agus. Ph. D. 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Keempat. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
Winata, Gagas Ariasakti. 2016. Dampak Pemekaran Wilayah TerhadapPerkembanganPerekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah Kota/kabupaten di Provinsi Banten. Bogor. IPB.
Yusran, Rahmadani. 2007. Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Pemekaran Kabupaten Solok selatan). Demokrasi Vol. VI No. 2 Th. 2007.
Zuhro. 2009. Pemekaran Daerah Dan Implikasinya. Republika. 28 Agustus 2017.
.