Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bko)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang mendesak seperti calon mempelai sudah lama menjalin hubungan, dan orangtua mereka sangat kahawatir bila calon mempelai akan lepas tanggung jawab. Dalam kasus pemberian dispensasi nikah dalam kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberi manfaat bagi pemohon. Dilihat dari keadaan tersebut orangtua memiliki kecenderungan ketakutan anak laki-laki yang menghamilinya akan melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. metode kualitatif atau metode kepustakaan adalah cara menganalisis yang bersumber dari bahan hukum berbentuk konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dokrin, prinsip hukum dan pendapat para ahli dan pendapat sendiri. Pada penetapan 4/Pdt.P/2022/PA.Bko hakim menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”dalam hal ini hakim mengedepankan konsep Al-Mashalah Al-Mursalah, dikarenakan memang antara pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan dan sering Jalan bersama maka dari itu ditakutkan orang tua kedua Pemohon terjadi hal-hal yang tidak diingin kan. Pemberian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Revisi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bagi pasangan di bawah umur yang melangsungkan perkawinan didasarkan alasan dan tujuan tertentu yaitu Rasa Keadilan dan Kemanfaatan Hukum